BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionaldiamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakanperencanaan pembangunan nasional dan provinsi.

Berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangandaerah dan nasional, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dankewenangan masing-masing menyusun perencanaan pembangunan daerah. Dalam hierarkinya, rencanapembangunan daerah terbagi atas perencanaan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) danjangka pendek (1 tahun).

Peraturan Daerah KabupatenBanyuasinNomor 07 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin tahun 2014 sampai dengan2018 merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti BupatiBanyuasin terpilih yang disusun berdasarkan visi, misi dan program Bupati terpilih.

Mengacu kepada RPJMD dimaksuddanuntukmensinkronkandenganPeraturanPemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah,maka disusunlahRevisiRencana Strategis Dinas  Lingkungan Hidup (RevisiRenstraDLH)Tahun 2016 – 2018 yang merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkanefisiensi dan efektivitas program dalam pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi DinasLingkungan Hidup yang mengacukepada visi dan misi Kabupaten Banyuasin.Selanjutnya, RevisiRenstra dijabarkan dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DinasLingkungan Hidup KabupatenBanyuasin pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Dinas Lingkungan Hidup selaku Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan melakukan evaluasi rencana strategis yang selanjutnya disebut REVISI RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANYUASIN 2016 – 2018

 

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum RevisiRenstra DinasLingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin adalah:

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undnag Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4181);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  12. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  13. Undang-UndangNomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaanSampah (TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  14. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
  17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Kualitas Udara;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa;
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air danPengendalian Pencemaran Air;
  23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerjadan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaraPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  26. PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2008 tentangPedomanEvaluasiPenyelenggaraanPemerintah Daerah;
  27. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
  28. PeraturanPemerintah Nomor18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2006 tentangProgram Menuju Indonesia Hijau (MIH);
  30. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman PelaksanaanProgram Adipura;
  31. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 99 Tahun 2006 tentang Program Adipura;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
  33. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal BidangLingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
  34. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar PelayananMinimal Bidang Lingkungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
  35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 tahun 2009 tentang Pembinaan dan PengawasanPenerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi BerwawasanLingkungan di Daerah;
  36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan danPengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan akibatPencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
  38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan LahanTerkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  39. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01 tahun 2010 tentang Tata Laksana PengendalianPencemaran Air;
  40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan. Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah;
  41. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
  42. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025;
  43. Peraturan Daerah KabupatenBanyuasinNomor 4 Tahun 2009 tentangPembentukanOrganisasiLembagaTeknis Daerah KabupatenBanyuasin;
  44. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  45. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayadan Beracun;
  46. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atauSumber Air;
  47. Peraturan Daerah KabupatenbanyuasinNomor 7 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2009-2013 (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2009 Nomor 27);
  48. Peraturan Daerah KabupatenBanyuasinNomor 18 Tahun 2016 tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2016 Nomor 18, TambahanLembaran Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2016 Nomor 063);
  49. PeraturanBupatiBanyuasinNomor 182 Tahun 2016 tentangStrukturOrganisasidanPenjabaranTugasdanFungsiDinasLingkunganHidupPemerintahKabupatenBanyuasin (Berita Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2016 Nomor 182).

 

1.3. Maksud dan Tujuan

  1. Maksud

Dengan dirumuskannya RevisiRencanaStrategisDinasLingkungan HidupKabupatenBanyuasinuntukmenyempurnakandalammengatur arah perkembangan organisasi dalam rangka mencapai tujuanorganisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang diketahui dan diharapkan dapat direspon oleh semuapemangku kepentingan. RevisiRenstra ini akan dapat berdaya guna apabila disertai dengankomitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi dengan baik dengan pendekatan top downmaupun bottom up.

RevisiRenstra ini, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan, merupakan pedoman dan panduan bagiseluruh aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan aktivitasnyasesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Dengan telah disusunnya Revisi Renstra ini setiap pelaksanaan kegiatan pada DinasLingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin haruslebih terencana dan terarah dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. RevisiRenstra juga berfungsi sebagaievaluasi dan koreksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan, serta sebagai bahan perbaikan pada renstramendatang.

 

  1. Tujuan
  2. Sebagai pedoman/acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
  3. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan;
  4. Tersedianya bahan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
  5. Memudahkan pemangku kebijakan (stakeholder) dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran;
  6. Merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan;
  7. Merumuskan kebijakan dan program strategis guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance;
  8. Melaksanakan visi dan misi serta program Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan kegiatan selama 5 (lima) tahun;

 

1.4. Sistematika Penulisan

RevisiRenstra DinasLingkungan Hidup Tahun 2014-2018 terdiri dari 6 bab dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I    PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian RevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup, fungsi RevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan RevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup, keterkaitan RevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Dinas Lingkungan Hidup.

1.2.   Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah danketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi,kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan danpenganggaran Dinas Lingkungan Hidup.

1.3.   Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan RevisiRencana Strategis DinasLingkungan HidupKabupatenBanyuasin.

1.4.   Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam dokumen RevisiRencana Strategis DinasLingkungan HidupKabupatenBanyuasin serta garis besarisi dokumen.

 

 

BAB II  GAMBARAN PELAYANAN DINASLINGKUNGAN HIDUP

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Lingkungan Hidup dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yangdimiliki Dinas Lingkungan Hidup dalam penyelenggaran pelaksanaan tugas danfungsinya,mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RenstraDinas Lingkungan Hidup periode sebelumnya, mengemukakan capaian programprioritas Dinas  Lingkungan Hidup yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMDperiode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perludiatasi melalui RevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup ini. Bab ini terdiri dari beberapasubbab, yaitu:

2.1.   Gambaran Umum Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuasin

Memuatgambaran kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin.Pada subbab ini dikemukakan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin untuk memberikangambaran tingkat penanganan yang harus diakomodasi dalam penyusunan program-programdan kegiatan-kegiatan.

2.2.  Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DinasLingkungan Hidup

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan DinasLingkungan Hidup, strukturorganisasi, sertauraian tugas dan fungsi.

2.3.  Sumber Daya DinasLingkungan Hidup

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki DinasLingkungan Hidup dalam menjalankan tugasdan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan aset/modal.

2.4.  Kinerja Pelayanan DinasLingkungan Hidup

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja DinasLingkungan Hidup berdasarkan sasaran/target renstra periodesebelumnya.

2.5.  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DinasLingkungan Hidup.

Subbab ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) danRevisiRenstra Dinas Lingkungan Hidup yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluangbagi pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup pada lima tahunmendatang.

 

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DinasLingkungan Hidup.

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan DinasLingkungan Hidup beserta faktor-faktoryang mempengaruhinya.

3.2.  Telaahan Visi dan Misi Bupati Terpilih dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Subbab ini memuat tugas dan fungsi DinasLingkungan Hidup yang terkait dengan visi, misi, serta program Bupatidan wakil Bupati terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan DinasLingkungan Hidup dipaparkan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DinasLingkungan Hidup yang dapatmempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

3.3.  Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.

Pada subbab ini dievaluasi kembali faktor-faktor dari pelayanan DLH yang mempengaruhipermasalahan pelayanan DinasLingkungan Hidup ditinjau dari gambaran pelayanan DinasLingkungan Hidup dan sasaran pada RPJMDKabupaten Banyuasin. Telaahan rencana tata ruang wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan isu-isu strategis

3.4.  Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5   Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi RTRW

3.6   Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Banyuasin.

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup ditinjau dari implikasi KLHS

3.7.  Penentuan Isu-Isu Strategis.

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan HidupSelanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

 

BAB IV  VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.   Visi dan Misi DinasLingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi DinasLingkungan Hidup

4.2.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DinasLingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DinasLingkungan Hidup dandikemukakan dalam tabel.

4.3.  Strategi dan Kebijakan DinasLingkungan Hidup

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DinasLingkungan Hidup dalam lima tahunmendatang.

 

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAANINDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan. Indicator kinerja kelompok sasaran danpendanaan indikatif dalam kurun 5 (lima) tahun.

 

BAB VI  INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akandicapai DinasLingkungan Hidup dalam 5(lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaiantujuan dan sasaran RPJMD.

 

BAB VII        PENUTUP

Pada bab terakhir ini dimuat kesimpulan dari keseluruhan dokumen.