BAB I

BAB I

PENDAHULUAN

  1. Gambaran Umum Organisasi / Gambaran Pelayanan Daerah

1.1.   Gambaran Umum Organisasi

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Banyuasin, dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Badan Lingkungan Hidup, yang merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paradigma Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008, bertumpu pada demokratisasi, pemberdayaan aparatur dan masyarakat serta peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat, menempatkan posisi penting dan strategis daerah sebagai basis otonomi dan unsur terdepan bagi masyarakat. Hal ini menuntut perubahan mendasar terhadap struktur pemerintahan dan kultur aparatur di semua tatanan.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut diatas, menempatkan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana otonomi yang utuh dan luas, dengan demikian kewenangan yang semula berakumulasi pada Pemerintah Pusat sekarang bergeser kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga berdampak secara signifikan terhadap fungsi unsur lembaga teknis daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan perumpunan urusan wajib yang diwadahi dalam bentuk badan. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin telah dibentuk Badan Lingkungan Hidup.

Gambaran Pelayanan Badan Lingkungan Hidup

Letak suatu wilayah yang strategis akan memberikan kontribusi pengaruh terhadap perkembangan wilayah tersebut. Selain letak wilayah, luas wilayah pun demikian. Semakin luas suatu wilayah akan berpotensi mempunyai kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah guna mendukung pembangunan wilayah bersangkutan.

Kabupaten Banyuasin selain secara geografis mempunyai letak yang strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi juga mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,99 Km2 dan terbagi menjadi 17 kecamatan. Akan tetapi di akhir tahun 2012 terjadi pemekaran kecamatan menjadi 19 kecamatan. Ada dua kecamatan yang mengalami pemekaran wilayah, yakni kecamatan Banyuasin I pecah menjadi Kecamatan Air Kumbang, serta kecamatan Muara Telang pecah menjadi dan Kecamatan Sumber Marga Telang

Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,40 Km2 atau sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 Km2 atau sekitar 1,48 % dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin.

Kabupaten Banyuasin memiliki topografi 80 % wilayah datar berupa lahan rawa pasang surut dan rawa lebak, sedangkan yang 20 % lagi berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan sebaran ketinggian 0-40 meter diatas permukaan laut.

Lahan rawa pasang surut terletak disepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Saleh, Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir.

Lahan rawa lebak terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung, Banyuasin III, Talang Kelapa dan sebagian Kecamatan Rambutan.

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai.

Aliran sungai di daerah dataran basah pola alirannya rectangular dan di daerah dataran kering pola alirannya dandritik. Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik, Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi air di sepanjang garis pantai lebih dari 150 Km. Pola aliran di wilayah ini, terutama didaerah rawa-rawa dan pasang surut umumnya rectangular.

Sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah disetiap daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki tipe iklim B1 menurut Klasifikasi Oldemand dengan suhu rata-rata 26,10° – 27,40° Celcius dan kelembaban rata-rata dan kelembaban relatif 69,4 % – 85,5 % dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Banyuasin terdiri dari 4 jenis, yaitu:

  • Organosol : terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
  • Klei Humus : terdapat di dataran rendah/rawa-rawa.
  • Alluvial : terdapat di sepanjang sungai.
  • Polzoik : terdapat di daerah berbukit-bukit.

Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemrakarsa  pada saat sekarang ini mengacu kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Dengan meningkatnya berbagai usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan lahan dan/atau tanah dan meningkatnya pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang optimal agar masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Pelayanan dasar bidang lingkungan hidup merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi masyarakat sekaligus sebagai pemberi mandatori kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup, telah memberi batasan yang jelas kinerja minimal yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Undang – undang  No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai payung dasar sekaligus acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya mengatur penyediaan dan pemenuhan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup bagi masyarakat melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan kabupaten/kota dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota yang wajib menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Implementasi standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyusun rencana percepatan dan pencapaian SPM sesuai dengan target dan pencapaian yang telah ditetapkan, standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten / Kota mencakupi 4 (empat) jenis pelayanan yang terdiri dari :

  • Pelayanan pencegahan pencemaran air
  • Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
  •  Pelayanan Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan / atau tanah untuk produksi biomassa
  • Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi Badan Lingkungan Hidup.

    Dalam aplikasi pengelolaan lingkungan hidup terdapat pelayanan minimal yang harus dijabarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam bentuk pelayanan kepada masayarakat. Standar Pelayanan Minimal untuk Lingkungan Hidup melingkupi empat indikator utama

    Di dalam pencapaiannya telah disusun kegiatan yang mendukung Standar Pelayanan minimal yang diantaranya adalah Pelayanan Pencemaran air, pelayanan pencemaran udara sumber tidak bergerak, penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah untuk produksi biomassa dan pelayanan pengaduaan masyarakat akibat adanya pencemaran lingkungan hidup. Semua kegiatan tersebut telah dilaksanakan.

    Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin, meliputi:

    • Pencemaran air limbah industri, air limbah permukiman dan air limbah rumah sakit, pencemaran udara sumber tidak bergerak dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia;
    • Limbah padat/sampah di kawasan Kabupaten Banyuasin yang saat ini masih menjadi persoalan utama;
    • Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan;
    • Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kabupaten/kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi serta keterbatasan lahan;
    • Belum tertangananinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industry dan rumah tangga;
    • Peningkatan pencemaran udara dari sektor industri dan transportasi;
    • Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan hidup, baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor;
    • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaaan lingkungan hidup;
    • Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi ramah lingkungan;
    • Belum memadainya tenaga profesional di Bidang Lingkungan Hidup;
    • Masih terbatasnya Pelatihan yang dilaksanakan sehingga sangat sulit diukur tingkat efektivitasnya;
    • Masih rendahnya etos kerja pegawai Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan pelayanan bidang lingkungan hidup;
    • Belum berkembangnya perencanaan, koordinasi terpadu, dan sistem informasi Bidang Lingkungan Hidup;
    • Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan di bidang Lingkungan Hidup;
    • Tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal;
    • Tingkat mobilitas penduduk yang tinggi memungkinkan adanya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan makin meningkat;
    • Persepsi tentang paradigma lingkungan hidup yang sehat dan pembangunan berwawasan lingkungan oleh sektor lain masih belum optimal;
    • Berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan perubahan sosial ekonomi.

Permasalahan lingkungan dapat dikategorikan masalah lingkungan lokal, nasional, regional dan global. Pengkategorian tersebut berdasarkan pada dampak dari permasalahan lingkungan, apakah dampaknya hanya lokal, nasional, regional atau global. Bila kita melihat bumi secara utuh maka bumi merupakan satu sistem yang utuh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Hal tersebut sesuai dengan teori Gaia bahwa bumi merupakan kumpulan sistem-sistem hidup yang menjadi satu kesatuan. Dalam sistem tersebut ada sub sistem, akan tetapi apabila ada perubahan sekecilapapun dalam subsistem bumi maka akan memberikan dampak bagi bumi sebagai satu system (TeoriChaos). Berikut ini merupakan isu-isu permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan isu nasional dan isu internasional yang semuanya merupakan permasalahan dan tantangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari

Isu-Isu Nasional / Permasalahan Nasional

  1. Pemanasan global
  2. Penipisan lapisan ozon
  3. Hujan Asam
  4. Kebakaran hutan
  5. Pencemaran minyak lepas pantai
  6. Pertumbuhan populasi
  7. Desertifikasi
  8. Penurunan keanekaragaman hayati
  9. Pencemaran limbah B3
  10. Kekeringan
  11. Banjir
  12. Deforestasi
  13. Pencemaran limbah industry
  14. Longsor
  15. Erosi pantai (Abrasi)
  16. Intrusi air laut

Isu-Isu Internasional / Permasalahan Internasional

  1. Perubahan Iklim (Climate Change), Pemanasan Global (Global Warming)
  2. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)
  3. Pencemaran Wilayah Perairan
  4. Perpindahan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) Melintas Batas Negara (Pollution Across Nations)
  5. Kerusakan Lapisan Ozon (Ozon Depletion)

Struktur Organisasi dan Tupoksi Badan Lingkungan Hidup

1.1.   Struktur Organisasi

Struktur dan susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin

Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada lampiran VII pada Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 4 Tahun 2009.

1.2. Tupoksi Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Lingkungan Hidup berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif meliputi administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, program dan administrasi ketatausahaan lainnya;
  2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang meliputi pengkajian lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian, penataan Hukum Lingkungan Hidup serta pembinaan pengendalian lingkungan hidup;
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
  4. Pelaksanaan pengawasan pencegahan, penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
  5. Pelaksanaan proses izin lingkungan sebagai syarat terbitnya izin usaha dan atau kegiatan;
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

  1. Untuk bahan evaluasi akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup bagi pihak yang membutuhkan;
  2. Sebagai penyempurnaan dokumen perencanaan Badan lingkungan Hidup periode yang akan datang;
  3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Lingkungan hidup periode yang akan datang;
  4. Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan di bidang Lingkungan Hidup.