Indikator Kinerja IKU

REVISI INDIKATOR  KINERJA  UTAMA ( IKU ) 2016 – 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANYUASIN

 

 

 

Kabupaten                           :   Banyuasin

OPD                                     :   Dinas Lingkungan Hidup

Urusan Wajib                     :   Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi    :

  1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai kewenangan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

  1. Pimpinan dan perumusan kebijakan kegiatan kesekretariatan dan bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
  2. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
  3. Pengkoordinasian dan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana dan program, pemantauan, analisis, serta evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. Pemfasilitasi dan pembinaan instansi pemerintah, badan usaha dan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  5. Pembina dan pengembangan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, lingkup kabupaten pada semua pemangku kepentingan;
  6. Pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
    1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    2. Sekretariat melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang – bidang.

    Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

    1. Penyusun program kerja sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
    2. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
    4. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
    5. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
    6. Pelaksanaan kebijakan program lingkungan hidup;
    7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program lingkungan hidup;
    8. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
    9. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
    10. Penyelenggaraan kepustakaan internal;
    11. Penyelenggaraan pengendalian internal;
    12. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
    13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat melaksanakan tugas pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, urusan keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang – bidang.

    1. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi :

      1. Penyusun program kerja sekretariat Dinas Lingkungan Hidup;
      2. Pengelolaan informasi dan dokumentasi;
      3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, hukum, kehumasan dan penyusunan Produk Hukum Daerah;
      4. Pengkoordinir kegiatan penyusunan anggaran Dinas Lingkungan Hidup;
      5. Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat serta pelaksanaan inventarisasi rumah tangga kantor dan pembinaan urusan umum;
      6. Pelaksanaan kebijakan program lingkungan hidup;
      7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan melaporkan program lingkungan hidup;
      8. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
      9. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
      10. Penyelenggaraan kepustakaan internal;
      11. Penyelenggaraan pengendalian internal;
      12. Pelaksanaan hubungan kerja dengan satuan kerja lain yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
      13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaianmelaksanakan tugas :

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Menyusun rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
  4. Menyelenggaraan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan;
  5. Melaksanakan/mengelola dan pemeliharaan urusan umum dan rumah tangga yang meliputi perlengkapan urusan dalam kehumasan dan protokol, surat menyurat, telex, faximile, telegram, radio telekomunikasi dan telepon serta arsip intern;
  6. Melaksanakan dan mengelola administrasi barang;
  7. Menyiapkan bahan – bahan dan melaksanakan proses pengangkatan, penugasan, mutasi, cuti, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensium pegawai;
  8. Mengajukan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Normatif Pegawai;
  9. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub bagian Program dan Pelaporan melaksanakan tugas :

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanaakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan program dan pelaporan;
  4. Mendata urusan lingkungan hidup;
  5. Menyiapkan kebijakan program urusan lingkungan hidup;
  6. Memonitor dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada seksi – seksi unit Dinas Lingkungan Hidup;
  7. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis (renstra);
  8. Menyiapkan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
  9. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN);
  10. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP);
  11. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP);
  12. Menyiapkan dan membuat laporan dinas dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Menginventarisasi hasil pengawasan dan melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
  14. Menyiapkan, menghimpun, menyimpan dan mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan, laporan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ke SIM HP;
  15. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan;
  16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas :

  1. Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan aset;
  2. Menyiapkan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) anggaran rutin;
  3. Memantau pelaksanaan anggaran rutin;
  4. Melaksanakan inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran;
  5. Menyusun/mencatat realisasi anggaran rutin, rencana, pembagian dan penerimaan negara bukan pajak;
  6. Menghimpun daftar transaksi, dokumentasi, Surat Perintah Membayar (SPM) dan informasi keuangan yang berisi buku jurnal, buku besar, buku pembantu dan melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapannya;
  7. Memverifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang akan disampaikan ke atasan;
  8. Melaksanakan administrasi inventarisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan barang;
  9. Melaksanakan pengusulan penghapusan barang;
  10. Menyiapkan bahan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan;
  11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan lingkungan, yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi lingkungan dan pengkajian dampak lingkungan hidup.

  1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan tugas :
    1. Penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
    2. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
    3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM);
    4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
    5. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    6. Pengkoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis dayadukung dan dayatampung lingkungan;
    7. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB)dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau,mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
    8. Pengsinkronisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
    9. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
    10. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
    11. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
    12. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
    13. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
    14. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    15. Pemfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    16. Pemfasilitasi pembinaan penyelenggaraanKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    17. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
    18. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
    19. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dankonsultan);
    20. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
    21. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;
    22. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunanprofil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
    23. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
    24. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
    25. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam;
    26. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
    27. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
    28. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,pemanfaatanberkelanjutandanpengendaliankerusakan keanekaragaman hayati;
    29. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
    30. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
    31. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;
    32. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    33. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;
    34. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga hutan;
    35. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
    36. Penyiapan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
    37. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH) di kawasan hutan;
    38. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan hutan;
    39. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan  TAHURA Kabupaten;
    40. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan;
    41. Penyiapan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;
    42. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
    43. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
    44. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan hutan;
    45. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
    46. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan daerah penyangga hutan;
    47. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi  Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), melaksanakan tugas:

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Menginventarisasikan data dan informasi sumberdaya alam;
  4. Menyusun dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  5. Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
  6. Memantau dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  7. Menentukan daya dukung dan daya tampunglingkungan hidup;
  8. Mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasisdaya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  9. Menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup Produk Domestik Bruto (PDB)danProduk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif,pendanaan lingkungan hidup);
  10. MensinkronisasikanRencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional, Pulau/Kepulauan danEkoregion;
  11. Menyusun Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup;
  12. Menyusun Status LingkunganHidup Daerah;
  13. Menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  14. Mensosialisasikan kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
  15. Menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  16. Mengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  17. Memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaanKajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  18. Memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  19. Memantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  20. Mengembangkan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
  21. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Kajian Dampak Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Mengkoordinasi penyusunan instrumen pencegahanpencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup(Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisisresiko Lingkungan Hidup);
  4. Menilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL danUKL/UPL);
  5. Menyusun tim kajian dokumen lingkungan hidupyang transparan (komisi penilai, tim pakar dankonsultan);
  6. Melaksanakan proses izin lingkungan;
  7. Melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahaniklim;
  8. Melaksanakan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunanprofil emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
  9. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.Seksi Konservasi dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:
    1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
    2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
    3. Melaksanakan perlindungan sumber daya alam;
    4. Melaksanakan pengawetan sumber daya alam;
    5. Melaksanakan pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam;
    6. Melaksanakan pencadangan sumber daya alam;
    7. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
    8. Menetapkan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,pemanfaatanberkelanjutan,danpengendaliankerusakan keanekaragaman hayati;
    9. Memantaudanpengawasanpelaksanaankonservasi keanekaragaman hayati;
    10. Menyelesaikankonflikdalampemanfaatankeanekaragaman hayati;
    11. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA (Taman Hutan Raya) Kabupaten;
    12. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
    13. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam;
    14. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis pengelolaan daerah penyangga hutan;
    15. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pengembangan kerjasama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
    16. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
    17. Menyiapkan rumusan kebijakan terkait rencana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam pemanfaatan Sumber Daya Hayati (SDH) di kawasan hutan;
    18. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengamanan kawasan hutan;
    19. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan TAHURA Kabupaten;
    20. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan;
    21. Menyiapkan bahan pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pemanfaatan di TAHURA Kabupaten;
    22. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA Kabupaten;
    23. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
    24. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengembangan desa konservasi di sekitar kawasan hutan;
    25. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan;
    26. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah penyangga hutan;
    27. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
    28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan kebersihan jalan, trotoar dan fasilitas umum lainnya, sampah dan tinja serta Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tinja dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta proses penerbitan rekomendasi perizinan penanganan dan pengakutan sampah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) oleh pihak lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkatkabupaten;
  2. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritasjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  3. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
  4. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;
  5. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  6. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
  7. Penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  8. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;
  9. Perumusan kebijakan penanganan sampahdi Kabupaten;
  10. Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan danpemrosesan akhir sampah;
  11. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
  12. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaansampah;
  13. Penetapan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  14. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengansistem pembuangan open dumping;
  15. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah;
  16. Pemberiankompensasidampaknegatif kegiatanpemrosesan akhir sampah;
  17. Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten lain dankemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;
  18. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaansampah;
  19. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;
  20. Pelaksanaanperizinanpengolahansampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;
  21. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasankinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan olehpihak lain (badan usaha);
  22. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain(badan usaha);
  23. Perumusanpenyusunankebijakanperizinanpenyimpanansementaralimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan,perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satudaerah Kabupaten;
  24. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbahB3 dalam satu daerah Kabupaten;
  25. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanansementaralimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalamsatudaerahKabupaten;
  26. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan danpengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerahKabupaten;
  27. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  28. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalamsatu daerah Kabupaten;
  29. PelaksanaanperizinanPenimbunanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  30. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis;
  31. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  32. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Pengurangan Sampah, melaksanakan tugas:

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Menyusun informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
  4. Menetapkan target pengurangan sampah dan prioritasjenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
  5. Merumuskan kebijakan pengurangan sampah;
  6. Membina pembatasan timbunan sampah kepadaprodusen/industri;
  7. Membina penggunaan bahan baku produksi dankemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
  8. Membina pendaur ulangan sampah;
  9. Menyediakan fasilitas pendaur ulangan sampah;
  10. Membina pemanfaatan kembali sampah dari produkdan kemasan produk;
  11. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi  Penanganan Sampah, melaksanakan tugas:

  1. Melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. Merumuskankebijakanpenanganansampahdi Kabupaten;
  4. Mengkoordinasikan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan danpemrosesan akhir sampah;
  5. Menyediakan sarana prasarana penanganan sampah;
  6. Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaansampah;
  7. Menetapkan lokasi tempat Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah;
  8. Mengawas terhadap tempat pemrosesan akhir dengansistem pembuangan open dumping;
  9. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap daruratpengelolaan sampah;
  10. Memberikompensasidampaknegatip kegiatanpemrosesan akhir sampah;
  11. Melaksanakan kerjasama dengan Kabupaten lain dankemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalammenyelenggarakan pengelolaan sampah;
  12. Mengembangkan investasi dalam usaha pengelolaansampah;
  13. Menyusun kebijakan perizinan pengolahan sampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;
  14. Melaksanakanperizinanpengolahansampah,pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampahyang diselenggarakan oleh swasta;
  15. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasankinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan olehpihak lain (badan usaha);
  16. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerjapengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain(badan usaha);
  17. Melaksanakan kegiatan pengolahan limbah cair, tinja dan lumpur;
  18. Menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  19. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi  Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. merumuskanpenyusunankebijakanperizinanpenyimpanansementaralimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), (pengajuan,perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satudaerah Kabupaten;
  4. melaksanakan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam satu daerah Kabupaten;
  5. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanansementaralimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalamsatudaerahKabupaten;
  6. menyusun kebijakan perizinan pengumpulan danpengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 (pengajuan, perpanjangan,perubahan dan pencabutan) dalam satu daerahKabupaten;
  7. melaksanakan perizinan bagi pengumpul limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  8. melaksanakan perizinan pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalamsatu daerah Kabupaten;
  9. melaksanakanperizinanPenimbunanLimbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten;
  10. melaksanakan perizinan penguburan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis; memantauan dan pengawasan terhadap pengolahan,pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  11. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkunganmelaksanakan tugas pembinaan dalam guna terwujudnya upaya konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pemantauan kerusakan dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

  1. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  2. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
  3. pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
  4. pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  5. penentuan baku mutu lingkungan;
  6. penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  7. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  8. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  10. penentuan baku mutu sumber pencemar;
  11. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  12. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  13. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  14. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  15. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  16. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
  17. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
  18. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  19. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Pemantauan Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. melaksanakan pemantauan kualitas air;
  4. melaksanakan pemantauan kualitas udara;
  5. melaksanakan pemantauan kualitas tanah;
  6. melaksanakan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
  7. menentukan baku mutu lingkungan;
  8. menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
  9. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi  Pencemaran Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
  4. melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi,pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  5. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
  6. menentukan baku mutu sumber pencemar;
  7. mengembangkan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  8. menyusun kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
  9. melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
  10. melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
  11. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;

Seksi  Kerusakan Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan;
  4. melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
  5. melaksanakan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian sertapenghentian) kerusakan lingkungan;
  6. melaksanakan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
  7. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

6. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta pembinaan terhadap sumber pencemaran institusi dan non institusi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

  1. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  2. fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan danpengelolaanlingkungan hidup
  3. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  4. penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasipengaduan;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporanatas hasil tindak lanjut pengaduan;
  6. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilanmaupun melalui pengadilan;
  7. sosialisasi tata cara pengaduan;
  8. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduanmasyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup;
  9. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  10. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
  11. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasilevaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungandan pengelolaan lingkungan;
  12. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawaslingkungan hidup daerah;
  13. pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum lingkungan;
  14. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaranperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  15. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkunganhidup;
  16. penanganan barang bukti dan penanganan hukumpidana secara terpadu;
  17. penyusunankebijakanpengakuankeberadaanmasyarakathukumadat,kearifanlokalataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal ataupengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait denganperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  18. pengidentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuankeberadaanmasyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait denganperlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
  19. penetapan tanah adat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
  20. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  21. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukumadat;
  22. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  23. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA),kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  24. penyelenggaraanpendidikandanpelatihan,pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA),kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  25. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkaitPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  26. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  27. penyiapansarpraspeningkatankapasitasdanpeningkatan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  28. pengembangan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  29. pengembangan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  30. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
  31. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
  32. pengembangan kelembagaan kelompok masyarakatpeduli lingkungan hidup;
  33. pelaksanaanidentifikasikebutuhan pendidikan, pelatihan danpenyuluhan;
  34. penyiapan sarana dan prasaranapendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  35. pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
  36. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaanlingkungan hidup;
  37. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
  38. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
  39. pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat Provinsi dan Nasional;
  40. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi  Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. menyusun kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
  4. memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha ataukegiatanyang tidak sesuai dengan izin perlindungan danpengelolaanlingkungan hidup;
  5. melaksanakan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
  6. menyusun rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasipengaduan;
  7. melaksanakan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporanatas hasil tindak lanjut pengaduan;
  8. menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilanmaupun melalui pengadilan;
  9. mensosialisasikan tata cara pengaduan;
  10. mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduanmasyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuaidengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup;
  11. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi  Penegakan Hukum Lingkungan, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. menyusun kebijakan pengawasan terhadap usaha danatau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izinperlindungan dan pengelolaan lingkungan;
  4. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izinlingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaanlingkungan;
  5. melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasilevaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungandan pengelolaan lingkungan;
  6. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
  7. membentuk tim koordinasi dan monitoring penegakanhukum;
  8. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
  10. menangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
  11. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Seksi  Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, melaksanakan tugas:

  1. melakukan persiapan perencanaan dan perumusan program kerja;
  2. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan lingkup kerjanya;
  3. menyusun kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,kearifanlokalataupengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  4. menindentifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapanpengakuankeberadanaankeberadaanmasyarakathukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisionaldan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
  5. menetapkan tanah ulayat yang merupakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional danhak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup;
  6. melaksanakan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  7. membentuk panitia pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA);
  8. menyusun data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifanlokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungandan pengelolaan lingkungan hidup;
  9. menyusun kebijakan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA),kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
  10. menyelenggarakanpendidikandanpelatihan,pengembangan dan pendampingan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA),kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
  11. melaksanakan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
  12. menyiapkan model peningkatan kapasitas dan peningkatankerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuantradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
  13. menyiapkansarpraspeningkatankapasitasdanpeningkatan kerjasama Masyrakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal ataupengetahuan tradisional terkait Petugas Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
  14. mengembangkan materi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  15. mengembangkan metode pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  16. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  17. meningkatkan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
  18. mengembangkan kelembagaan kelompok masyarakatpeduli lingkungan hidup;
  19. melaksanakanidentifikasikebutuhan pendidikan pelatihan danpenyuluhan;
  20. menyiapkan sarana dan prasaranapendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
  21. mengembangkan jenis penghargaan lingkungan hidup;
  22. menyusun kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
  23. melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan;
  24. membentuk tim penilai penghargaan yang kompeten;
  25. mendukung program pemberian penghargaan tingkatprovinsi dan nasional;
  26. menyiapkan bahan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan;
  27. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.