TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN

UNTUK BESARAN SKALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL)

DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

 

MEKANISME AWAL PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN :

  1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan arahan dokumen lingkungan hidup dilengkapi gambaran rencana kegiatan termasuk skala besaran kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin;
  2. Tim DLH Kabupaten Banyuasin akan mengevaluasi dan menetapkan arahan dokumen lingkungan yang harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

JIKA WAJIB UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL)

  1. Pemrakarsa mengajukan Permohonan Penilaian Draft Dokumen UKL-UPL kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dan pada tahap ini Pemrakarsa juga mengajukan Permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin disertai 1 (satu) buah draft Dokumen UKL-UPL;
  2. Tim DLH Kabupaten Banyuasin melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft Dokumen UKL-UPL. Apabila belum lengkap persyaratan administrasi, Tim DLH Kabupaten Banyuasin akan menyerahkan kembali draft Dokumen UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;
  3. Apabila telah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi, maka kegiatan tersebut akan diumumkan melalui media massa dan papan pengumuman di lokasi kegiatan dan/atau usaha. Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan kepada Bupati Banyuasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin atau perusahaan/instansi dengan batas waktu selama 3 (tiga) hari kerja setelah diterbitkannya pengumuman tersebut;
  4. Tim DLH Kabupaten Banyuasin menjadwalkan Rapat Koordinasi Pembahasan Penilaian Draft Dokumen UKL-UPL dengan mengundang Pemrakarsa, Tim Teknis, serta instansi terkait;
  5. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen UKL-UPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  6. Tim DLH Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan Penilaian Draft Dokumen UKL-UPL yang dihadiri Pemrakarsa, Tim Teknis, serta instansi terkait;
  7. Tim DLH Kabupaten Banyuasin membuat berita acara dan notulensi hasil Rapat Pembahasan Penilaian Draft Dokumen UKL-UPL;
  8. Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen berdasarkan berita acara dan notulensi rapat tersebut;
  9. Pemrakarsa menyampaikan draft Dokumen UKL-UPL hasil perbaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin;
  10. Bila penyempurnaan draft Dokumen UKL-UPL telah selesai dan diserahkan ke DLH Kabupaten Banyuasin, maka DLH Kabupaten Banyuasin akan membuat draft Surat Rekomendasi UKL-UPL yang diajukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin serta draft Izin Lingkungan yang diajukan kepada Bupati Banyuasin;
  11. Kepala DLH Kabupaten Banyuasin menandatangani Surat Rekomendasi UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dimaksud;
  12. Bupati Banyuasin menandatangani Izin Lingkungan berdasarkan Rekomendasi UKL-UPL Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut;
  13. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan Permohonan Penilaian Dokumen UKL-UPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya Izin Lingkungan maksimal adalah 14 (empat belas) hari kerja di luar waktu perbaikan oleh pemrakarsa;
  14. Kegiatan tersebut akan diumumkan melalui media massa paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

 

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN

UNTUK BESARAN SKALA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

 

MEKANISME AWAL PENGAJUAN PERMOHONAN DOKUMEN LINGKUNGAN :

  1. Pemrakarsa mengajukan surat permohonan arahan dokumen lingkungan hidup dilengkapi gambaran rencana kegiatan termasuk skala besaran kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyuasin;
  2. Tim DLH Kabupaten Banyuasin akan mengevaluasi dan menetapkan arahan dokumen lingkungan yang harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

JIKA WAJIB ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

  1. Pemrakarsa menunjuk perusahaan atau jasa perorangan konsultan penyusun AMDAL yang telah teregristrasi dan berkompetensi;
  2. Pemrakarsa melaksanakan pengumuman rencana kegiatannya melalui media massa dan papan pengumuman di lokasi kegiatan dan/atau usaha. Saran, pendapat dan tanggapan dapat disampaikan kepada Bupati Banyuasin melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin atau perusahaan/instansi dengan batas waktu selama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya pengumuman tersebut;
  3. Dalam masa pengumuman, Pemrakarsa melakukan Sosialisasi dan Konsultasi Publik kepada masyarakat yang akan terkena dampak, pada saat acara Sosialisasi dan Konsultasi Publik tersebut saran dan masukan masyarakat ditampung;
  4. Pemrakarsa dibantu konsultan menyusun draft Dokumen Kerangka Acuan (KA);
  5. Pemrakarsa mengajukan Permohonan Penilaian Kerangka Acuan kepada Sekretariat Komisi Penilai Amdal (KPA) Kabupaten Banyuasin disertai 1 (satu) buah draft Dokumen KA;
  6. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft Dokumen KA. Apabila belum lengkap administrasi, Sekretariat KPA menyerahkan kembali draft Dokumen KA kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;
  7. Apabila telah dinyatakan lengkap administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan Rapat Teknis Pembahasan Penilaian draft Dokumen KA dengan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis serta instansi terkait;
  8. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen KA sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  9. Tim Teknis KPA Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Penilaian Draft Dokumen KA yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, instansi terkait;
  10. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin membuat berita acara dan notulen hasil rapat pembahasan penilaian draft Dokumen KA;
  11. Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen berdasarkan berita acara dan notulen hasil rapat tersebut;
  12. Pemrakarsa mengajukan Permohonan Pembahasan Penilaian Dokumen KA hasil perbaikan kepada Sekretariat KPA dilengkapi dengan draft Dokumen KA hasil perbaikan;
  13. Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, instansi terkait;
  14. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen KA hasil perbaikan sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  15. Tim Teknis KPA Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Teknis Evaluasi Akhir Pembahasan Penilaian Draft Dokumen KA hasil perbaikan yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, instansi terkait;
  16. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin membuat berita acara dan notulen hasil Rapat Pembahasan Penilaian Draft Dokumen KA hasil perbaikan;
  17. Bila penyempurnaan draft Dokumen KA hasil perbaikan telah selesai dan diserahkan ke Sekretariat KPA maka Sekretariat KPA membuat draft surat Persetujuan KA dan diajukan ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin selaku Ketua KPA Kabupaten Banyuasin;
  18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin selaku Ketua KPA Kabupaten Banyuasin menandatangai Surat Persetujuan KA Rencana Usaha/Kegiatan yang dimaksud;
  1. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan Permohonan Pembahasan Penilaian Dokumen KA (sah secara administrasi) hingga terbitnya Surat Persetujuan KA maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari kerja di luar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/konsultan;
  2. Setelah terbitnya Surat Persetujuan KA, konsultan memulai penyusunan draft Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) & Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  3. Setelah draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL tersusun, Pemrakarsa mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Banyuasin melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin yang dilengkapi dengan draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL yang telah disusun;
  4. Sekretariat KPA melakukan pemeriksaan administrasi terhadap draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL, apabila belum memenuhi persyaratan administrasi Sekretariat KPA menyerahkan kembali draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki;
  5. Apabila dinyatakan telah lengkap administrasi, Sekretariat KPA menjadwalkan Rapat Teknis Pembahasan Penilaian draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL dengan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Instansi terkait;
  6. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  7. Tim Teknis KPA Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Teknis Pembahasan Penilaian draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis serta instansi terkait;
  8. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin membuat berita acara dan notulen hasil Rapat Pembahasan Penilaian Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL;
  9. Atas dasar berita acara dan notulen rapat, Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen tersebut;
  10. Pemrakarsa mengajukan permohonan pembahasan dokumen perbaikan ANDAL, RKL & RPL kepada Sekretariat KPA dilengkapi dengan draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL hasil perbaikan;
  11. Sekretariat KPA menjadwalkan Rapat Tim Teknis Evaluasi Akhir Pembahasan Penilaian Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL dengan mengundang Pemrakarsa, konsultan, Tim Teknis, Instansi terkait;
  12. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL hasil perbaikan sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  13. Tim Teknis KPA Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Teknis Evaluasi Akhir Pembahasan Penilaian Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, Konsultan, Tim Teknis, instansi terkait;
  14. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin membuat Berita Acara dan notulen hasil Rapat Pembahasan Penilaian Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL tersebut;
  15. Bila penyempurnaan draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL hasil perbaikan telah dinyatakan layak untuk dibahas di tingkat Komisi maka Sekretariat KPA menjadwalkan dan mengundang Pemrakarsa, konsultan, anggota Komisi Penilai Amdal (termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga ahli bila diperlukan);
  16. Pemrakarsa dibantu konsultan memperbanyak draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL sesuai jumlah undangan peserta rapat;
  17. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin melaksanakan Rapat Komisi Pembahasan Penilaian Dokumen ANDAL, RKL & RPL yang dihadiri Pemrakarsa, konsultan, anggota Komisi Penilai Amdal (termasuk unsur wakil masyarakat terkena dampak dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta tenaga ahli bila diperlukan);
  18. Sekretariat KPA Kabupaten Banyuasin membuat berita acara dan notulen hasil Rapat Pembahasan Penilaian Draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL;
  19. Atas dasar berita acara dan notulen rapat, Pemrakarsa dibantu konsultan berkewajiban memperbaiki dokumen tersebut;
  20. Bila penyempurnaan draft Dokumen ANDAL, RKL & RPL telah selesai dan diserahkan ke Sekretariat KPA, maka Sekretariat membuat draft Surat Rekomendasi Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) dan draft Izin Lingkungan ditujukan kepada Bupati Banyuasin;
  1. Ketua Tim Teknis membuat Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup yang diajukan kepada Ketua Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Banyuasin terkait kelayakan/ketidaklayakan lingkungan untuk kegiatan tersebut;
  2. Ketua KPA membuat Surat Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup kepada Bupati Banyuasin terkait kelayakan/ketidaklayakan lingkungan hidup kegiatan tersebut untuk disetujui;
  3. Bupati Banyuasin menandatangani Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan untuk kegiatan yang dimaksud;
  4. Waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan permohonan penilaian pembahasan Dokumen ANDAL, RKL & RPL (sah secara administrasi) hingga terbitnya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan maksimal adalah 75 (tujuh puluh lima) hari kerja di luar waktu perbaikan oleh pemrakarsa/konsultan;
  5. Kegiatan tersebut akan diumumkan melalui media massa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

 

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENOLAKAN SERTA MASA BERLAKU

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Pengajuan

1. Untuk memperoleh persetujuan SPPL, pemrakarsa mengajukan surat permohonan SPPL yang ditujukan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin; 2.Untuk pengurusan izin baru, permohonan persetujuan SPPL disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Surat permohonan untuk pembuatan SPPL;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);

c. Siteplan (denah lokasi, peralatan dan sarana penunjangnya);

d. Rekomendasi kesesuaian tata ruang dari instansi yang berwenang;

e. Rekomendasi dari kecamatan;

f. Rekomendasi dari kelurahan/desa;

g. Izin Tetangga;

h. Surat Tanah;

i. Perjanjian Sewa Menyewa (apabila lahan lokasi statusnya menyewa);

j. Surat Kuasa jika dalam pengurusannya diwakilkan;

k. Membuat Denah Lokasi.

3. Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar sisertai penjelasannya dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari;

4. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin setelah menerima surat permohonan SPPL dari pemrakarsa melakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja;

5. Penerbitan SPPL untuk kegiatan yang telah memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian ke lapanagan;

6. Kegiatan yang tidak memenuhi syarat secara administrasi dan teknis, dikembalikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

7. SPPL merupakan syarat untuk mengeluarkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

Penolakan

Dalam hal ini permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peruntukan Lahan, maka Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin dapat menolak SPPL yang diajukan.

 Masa Berlaku dan Pelaporan SPPL

SPPL berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan tidak mengalami perubahan jenis dan volume.